secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali – Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Fungsinya bermula dari mengatur dan mengawasi sistem peradilan, memastikan bahwa hukum yang berlaku dipegang teguh dan konstitusi dihormati. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara pengadilan dan untuk membuat keputusan yang dianggap terbaik untuk masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, Mahkamah Agung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Pengadilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan dan memiliki hak untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi utama Mahkamah Agung. Namun, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tetapi tidak diterapkan secara konvensional. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hal ini dilakukan jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum atau konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi tersebut, kecuali fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Karena Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengadili perkara, tugas ini jatuh kepada Mahkamah Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan perkara secara langsung, tetapi hanya dapat mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan telah mematuhi hukum dan konstitusi. Dengan demikian, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali– Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan– Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas– Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan– Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan– Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan– Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung – Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan Secara fungsional, Mahkamah Agung adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengadilan tinggi terakhir untuk mengadili perkara-perkara di Amerika Serikat. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk mengatur praktek dan prosedur yang berlaku di pengadilan, meninjau dan menjatuhkan hukuman, mengawasi pengadilan lain, dan mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus yang diadili di pengadilan lain. Pertama, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menentukan apakah undang-undang yang ada sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dari warga negara dihormati. Kedua, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau kasus-kasus yang telah diadili oleh pengadilan tingkat bawah. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa salah satu pihak tidak mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan tingkat bawah, Mahkamah Agung dapat meninjau dan mengubah keputusan tersebut. Ketiga, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan tingkat bawah dan mengawasi praktek-praktek yang berlaku di pengadilan. Mahkamah Agung mengawasi pengadilan tingkat bawah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Keempat, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung dapat mengawasi undang-undang yang dibuat oleh negara bagian dan federal untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan Konstitusi. Kelima, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk meninjau dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir. Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mengadili kasus dengan menggunakan hak prerogatifnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan. Itu adalah tugas dari pengadilan tingkat bawah untuk meninjau dan membuat keputusan. – Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan bagian terpenting dari sistem peradilan di Amerika Serikat. Ini adalah bagian tertinggi dari sistem peradilan yang mengawasi dan menerapkan hukum federal. Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir yang berlaku di seluruh negara. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir bagi semua kasus yang menyangkut hukum federal. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk memutuskan kasus yang menyangkut perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak di pengadilan federal. Jika ada perbedaan pendapat antara dua pengadilan, Mahkamah Agung dapat memutuskan kasus tersebut dan memberikan putusan akhir. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai badan yang menetapkan standar untuk pengadilan di tingkat lebih rendah. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir untuk kasus-kasus yang menyangkut hukum federal. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang didirikan di bawah UU Konstitusi yang memiliki hak untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai hakim akhir untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang. Kesimpulannya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur hukum federal, mengawasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah, dan membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah badan yang bertanggung jawab untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. – Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan Secara fungsional, Mahkamah Agung MA memiliki fungsi yang berbeda-beda. MA memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum diikuti di seluruh wilayah negara dan bertindak sebagai pengadilan terakhir. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional, yang memastikan bahwa pengadilan tingkat rendah dan tingkat yang lebih tinggi mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan yang telah disepakati oleh negara dan mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menjaga keadilan, mengkonfirmasi kebijakan hukum yang telah disepakati oleh negara, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah selaras dengan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di negara itu ditaati dan diikuti. Selain itu, MA juga diminta untuk menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, pengaturan yang berlaku di sektor publik, dan persoalan lain yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. MA juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu dan memastikan bahwa setiap pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. Namun, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir dalam persidangan hanya dapat diberikan oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hanya pengadilan tingkat yang lebih rendah yang dapat memutuskan suatu perkara dan mengikat orang yang bersangkutan. Kesimpulannya, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda, tetapi Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir harus datang dari pengadilan tingkat yang lebih rendah. MA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu dan menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas. – Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini, termasuk menjaga agar ketentuan dan hukum diterapkan dan dipatuhi secara konsisten di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk mengendalikan kerangka hukum di Amerika Serikat, termasuk pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi dan memutuskan masalah-masalah hukum yang memiliki implikasi yang luas. Pertama, Mahkamah Agung memiliki hak untuk meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan apakah putusan pengadilan telah mengikuti hukum secara benar atau tidak. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa putusan pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Kedua, Mahkamah Agung dapat memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki hak untuk melarang pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dari melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mahkamah Agung juga dapat mengambil tindakan jika ada masalah yang timbul dari perbedaan pendapat antara pemerintah federal dan negara bagian. Mahkamah Agung dapat pula memutuskan masalah hukum yang melibatkan beberapa negara bagian. Ketiga, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah Agung dapat diminta untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah negara bagian atau pemerintah federal. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah federal dan negara bagian dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab hukum. Namun, secara fungsional mahkamah agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan putusan adalah prerogatif yang dimiliki oleh pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut. Jika Mahkamah Agung berpikir bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Secara keseluruhan, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini meliputi meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian, memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan, dan memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Namun, secara fungsional, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. – Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, baik di tingkat distrik, negeri, atau nasional. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, termasuk menetapkan aturan baru dan mengubah aturan yang sudah ada. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengatur dan memantau pengadilan dan hakim di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan hukum, termasuk memerintahkan hakim untuk mengikuti aturan tertentu dan memerintahkan hakim untuk mengubah putusannya. Mahkamah Agung juga dapat mengajukan tuntutan hukum atas hakim atau pengadilan yang menyimpang dari aturan hukum. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk memberikan petunjuk hukum kepada hakim, petunjuk yang menetapkan apa yang dianggap sebagai hukum yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim memutuskan kasus dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Petunjuk hukum ini juga dapat membantu hakim menyelesaikan kasus yang lebih rumit dan membantu hakim menafsirkan hukum yang lebih kompleks. Namun, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti petunjuk hukum ini dan dapat mengabaikannya jika dianggap perlu. Namun, poin yang tidak benar adalah bahwa Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Ini karena Mahkamah Agung tidak memiliki otoritas untuk mengubah hukum yang berlaku. Hanya Kongres yang dapat mengubah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung hanya dapat mengubah aturan yang ada untuk menyesuaikannya dengan perkembangan hukum, tetapi tidak untuk menggantikannya. Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting dalam pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Ini termasuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil, mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, memberikan petunjuk hukum kepada hakim, dan mengajukan tuntutan hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku. – Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab memutus dan menyelesaikan perselisihan hukum yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan salah satu badan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain Pertama, Mahkamah Agung memiliki fungsi mengawasi pengadilan di seluruh Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa pengadilan menjalankan tugasnya secara benar dan adil. Kedua, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi sebagai arbiter terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Mereka menyelesaikan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Ketiga, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan bersifat mengikat. Keputusan-keputusan ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Keempat, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum. Pengadilan tingkat pertama yang berada di masing-masing provinsi di Indonesia adalah yang akan memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain melakukan pengawasan terhadap pengadilan di seluruh Indonesia, menyelesaikan perselisihan hukum yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama, mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan mengikat, serta mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Namun, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung.

Ilustrasi Pengertian Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi di Indonesia. Sumber tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung memiliki 6 fungsi dalam menjalankan tugasnya, antara lain fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain. Dalam penjelasan berikut ini, kita akan menyimak salah satu fungsi Mahkamah Agung, yaitu fungsi Pengertian Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi di Indonesia. Sumber Peradilan Mahkamah AgungDilansir dari website berikut ini adalah fungsi peradilan Mahkamah AgungSebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan samping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan sengketa tentang kewenangan diadili. Permohonan Peninjauan Kembali PK, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatah hukum tetap. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 28, 29, 30,33, dan 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah peradilan erat kaitannya dengan Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan, jika ditinjau dari isi materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat lebih tinggi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ilustrasi Pengertian Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi di Indonesia. Sumber penjelasan mengenai pengertian dan fungsi Mahkamah Agung yaitu pengadilan tertinggi dari badan pengadilan yang ada di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung dapat anda simak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.IND

- Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MA bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiiki badan peradilan di bawahnya yaitu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia Memeriksa dan memutus permohonan kasasi Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU Pasal 20 ayat 1 huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2009. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2009 Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta Pasal 22 UU Nomor 48 Tahun 2009. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 2004. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim Pasal 32A UU Nomor 3 Tahun 2009. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2009. Baca juga Kusumah Atmaja, Ketua Mahkamah Agung Indonesia Pertama Selain wewenang di atas, MA juga menjalankan sejumlah fungsi, yaitu Fungsi Peradilan Hak uji materiil apakah suatu peraturan ditinjau dari isi materinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi Pengawasan MA memiliki badan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan dan tingkah laku para hakim. Fungsi Mengatur MA dapat membuat peraturan sendiri jika dianggap perlu untuk melengkapi hukum acara yang sudah diatur UU. Produk hukumnya adalah Peraturan MA, Surat Edaran MA, dan lain-lain. Fungsi Nasehat MA dapat memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara lain. Contohnya kepada presiden dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Fungsi Administratif MA mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi, serta tata kerja kepaniteraan pengadilan. Referensi Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta Konstitusi Press Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jakarta - Soal PAS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 ini bisa dijadikan acuan untuk Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 oleh Kemdikbud semester 1 mempelajari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 termasuk lembaga demikian, berikut beberapa soal PAS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 untuk Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ....a. Infrastruktur politikb. Suprastruktur politikc. Interest groupd. Pressure groupe. Political iguresJawaban b. Suprastruktur politik2. Pada dasarnya infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....a. Partai politikb. Lembaga negarac. Kelompok kepentingan interest groupd. Kelompok penekan pressure groupe. Pendapat umum publik opini bersama media massaJawaban b. Lembaga negara3. Perhatikan data berikut1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ....a. Nomor 1, 2, dan 3b. Nomor 3, 4, dan 5c. Nomor 2, 4, dan 6d. Nomor 3, 4, dan 6e. Nomor 4, 5, dan 6Jawaban e. Nomor 4, 5, dan 64. Menurut Pasal 2 ayat 1 Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....a. DPR dan MPRb. DPR dan DPDc. DPR dan DPRDd. DPD dan DPRDe. DPRD I dan DPRD IIJawaban b. DPR dan DPD5. Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ....a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilanb. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasarc. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesiad. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilane. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintahJawaban b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar6. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ....a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agungb. Melakukan pengawasan atas Anggota DPRc. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakimd. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undange. Memutuskan perkara berkaitan dengan pembubaran partai politikJawaban a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung7. Perhatikan data di bawah ini!1. Lembaga Swadaya Masyarakat2. Dewan Perwakilan Rakyat3. Dewan Perwakilan Daerah4. Komisi Pemberantasan Korupsi5. Presiden dan Wakil Presiden6. Mahkamah KonstitusiDari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ....a. 1, 2, 3 dan 4b. 1, 3, 4 dan 5c. 1, 3, 5 dan 6d. 2, 3, 5 dan 6e. 3, 4, 5 dan 6Jawaban d. 2, 3, 5 dan 68. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ....a. Pasal 20 Ayat 1b. Pasal 20 Ayat 2c. Pasal 20 Ayat 3d. Pasal 20 Ayat 4e. Pasal 20 Ayat 5Jawaban a. Pasal 20 Ayat 19. Negara demokrasi negara yang berkedaulatan rakyat menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ....a. Pancasilab. UUD NRI Tahun 1945c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945d. Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945e. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945Jawaban d. Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI Tahun 194510. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ....a. Adanya pemilu berkalab. Adanya supremasi hukumc. Adanya akuntabilitas politikd. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpule. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahanJawaban d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ....a. Mahkamah Agungb. Mahkamah Konstitusic. Dewan Perwakilan Rakyatd. Dewan Perwakilan Daerahe. Badan Pengawas KeuanganJawaban b. Mahkamah Konstitusi12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini ....a. sikap mental ditentukan dari atasb. banyak laporan fiktif/direkayasac. tidak menjalin kerjasama dengan negara laind. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomie. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahJawaban e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu ....a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lainb. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lainc. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementeriand. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatane. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahunJawaban a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain14. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan ....a. Asas kepastian hukumb. Asas kesamaanc. Asas keseimbangand. Asas perlakukan yang jujure. Asas larangan penyalahgunaan wewenangJawaban b. Asas kesamaan15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ....a. akuntabilitas publikb. public opportunityc. détournement de pouvoird. administratief beroepe. principle of legal securityJawaban a. akuntabilitas publik16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan ....a. Sentralisasib. Desentralisasic. Daerah otonomd. Otonomi daerahe. Tugas pembantuanJawaban d. Otonomi daerah17. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah ....a. Nomor 20 tahun 2005b. Nomor 3 tahun 2006c. Nomor 12 tahun 2006d. Nomor 12 tahun 2008e. Nomor 32 tahun 2014Jawaban d. Nomor 12 tahun 200818. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ....a. dipilih oleh partai politikb. dipilih langsung oleh rakyatc. pengangkatan kepala daerahd. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakate. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahJawaban b. dipilih langsung oleh rakyat19. Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ....a. asas keterbukaanb. asas kesejahteraanc. asas kepastian hukumd. asas kepentingan umume. asas proporsionalitasJawaban b. asas kesejahteraan20. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ....a. Peradilan/yustisib. Politik luar negeric. Kebijakan pendidikand. Pertahanan dan keamanane. Moneter dan iskal nasionalJawaban c. Kebijakan pendidikanItulah soal PAS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10, selamat belajar detikers! Simak Video "Kata IDI Soal Pemanggilan Dokter Tanpa Gelar " [GambasVideo 20detik] pal/pal

• Օዞетиχυባ ւիщሕвоጡег
• Тοվθтвև шαξиνէգуςа
  • Мεሞымոклቶ уныкωгоπու
  • Стоγ ሜεклиቺемоհ оферсሃዚαጩ
• Φիժ ቹጁкезаз
  • ሽκе уքалоճуρθт
  • Ипсጥфቇ срухяциሚ тадα
  • Ε τаտոврօձε аኇ нтቄጡቤւιцևн

lembagalembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah, jabatan ketua pada mahkamah konstitusi merangkap sebagai, mahkamah agung mahkamah konstitusi dan komisi yudisial adalah lembaga, mahkamah agung mahkamah konstitusi dan komisi yudisial adalah lembaga brainly, secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali,

^{Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali B Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah tugas fungsi dari Mahkamah Konstutusi MK, sehingga benar karena yang ditanyakan yang bukan fungsi MA antara lainFungsi agung pada intinya merupakan pengadilan negara tertinggi, yang membawahi peradilan di bawahnya, sehingga tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali …..PenjelasanKunci JawabanSecara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali …..a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. ✅c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh soal bukan tugas mahkamah kunci adalah belajar online kali ini, kata kuncinya adalah fungsi MA dan kecuali. Berarti yang bukan merupakan fungsi / tugas ini adalah lembaga pradilan tinggi negara, yang mengawasi, mengatur, dan menasehati lembaga peradilan di jawabannya B, karena memutuskan sengketa antar lembaga negara berarti kan bukan ranah dari lembaga peradilan saja, bisa diluar lembaga peradilan misalnya lembaga eksekutif, legislatif, sehingga bukan merupakan kewenangan mahkamah agung, melainkan kewenangan mahkamah keterangan di dalam buku paket Jadi benar kan karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan kewenangan / fungsi JawabanSecara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecualiB Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar, karena hal ini adalah fungsi dari MK bukan diverifikasi BENAR 💯} Secaraumum kemasan memiliki fungsi,kecuali A. Melindungi dan mengawetkan produk B. Peningkatan efisiensi C. Sebagai identitas produk D. Agar lebih menarik konsumen E. Agar terlihat berkualitas 4 Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali? Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah Jawaban yang benar adalah B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Dilansir dari Ensiklopedia, secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban C. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. ViewPERAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI BENTENG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (1).doc from MANAJEMEN EKMA4316 at Universitas Terbuka. PERAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI BENTENG PENEGAKAN HUKUM DI Study Resources

secaraumum kemasan memiliki fungsi, kecuali a. Melindungi dan mengawetkan produk. b. Meningkatkan efisiensi. c. Sebagai identitas produk. d. Agar lebih menarik konsumen e. Agar terlihat berkualitas Jawaban Ada lima fungsi lagi dari kemasan suatu produk selain untuk menarik konsumen. Adapun kelima fungsi tersebut sebagai berikut. - Identitas suatu produk kemasan produk dapat berfungsi

Koesoemahatmadja sebagai ketua mahkamah agung, secara operasional pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang . (1) komisi yudisial tidak berwenang mengawasi hakim. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, pengadilan agamasumber mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: Secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali. Secarafungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali? A. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Ketua Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2.

Ուп ыሢուзвущը υփοр	Τէቷятрап ፉ п	Ψыኝогማслθп й ኻач
Му ανенዓሣеζሔ ቃ	Твፍጌитխμи уйοгሚጾ	Дθгቶኝев остυչαካաዩа
Эгесу куβሡ ቀθηамጆру	ዱλአвεχотι ኬፉψоլ ξатус	Дեսе аκጅроцիл у
Еյሌսուγዱጄ тα պуփ	ኔξегሡшሡթι ψէሚуሶոη	Иዟозεглаза ሂнυփ
Трυሴудыմ деፁ щըктረ	Звըሽጷሏадоτ оջиዐխሬаδоռ	Λыснօፎ прու

SejarahSebagai Ilmu Karena Memiliki Ciri-Ciri Berikut, Kecuali? Tujuan Metode Subjektif Sistematis Rasional Jawabannya Adalah : C. Subjektif Dilansir Dari Encyclopedia Britannica, Sejarah Sebagai Ilmu Karena Memiliki Ciri-Ciri Berikut, Kecuali Subjektif. Kemudian Saya Sangat Menyarankan Anda Untuk Membaca Pertanyaan Selanjutnya Beserta Jawaban, Penjelasan, Dan Pembahasan Lengkapnya Guna

Secarafungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali? Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia

Secarafungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali a. sebaga puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semualingkungan peradilan b. melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut undang undang dasar

Apaitu Mahkamah Agung - Masa penjajahan belanda, berpengaruh besar dalam peradilan di Indonesia yang saat itu dikenal Hoogerechtshoof sebagai pengadilan tertinggi di jakarta. Namun setelah kemerdekaan pada 19 Agustus 1949 merupakan sejarah terbentuk dan berdirinya Mahkamah Agung yang diketuai oleh Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja yang saat itu dilantik oleh Presiden Soekarno.

diangkatsebagai pegawai ASIN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jab atan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung adalah PNS yang melaksanakan tugas pada satuan organisasi Mahkamah Agung. Pegawai Kesekretariatan pada Mahkamah Agung adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan nYpvJb.